bimawin.net – Mobile Legends dan PUBG Mobile terancam diblokir oleh pemerintah Indonesia.
Pasalnya, pihak pengembang Mobile Legends dan PUBG Mobile belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing maupun domestik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, perusahaan penyelenggara proses elektronik kudu terdaftar sebagai PSE di website Kominfo, terhitung perusahaan pengembang game online Mobile Legends dan PUBG Mobile.
Kominfo menegaskan bahwa perusahaan PSE di lingkup khusus berasal dari dalam negeri maupun luar negeri kudu mendaftarkan diri paling lambat 20 Juli 2022.
Jika perusahaan PSE tak mendaftar dalam jangka sementara yang ditentukan, pemerintah akan memberi peringatan keras sampai pemblokiran layanan.
“Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai bersama batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar selanjutnya merupakan PSE ilegal di lokasi yuridiksi Indonesia,” ujar Dirjen Aptikan Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan sebagaimana dikutip berasal dari Kompas Tekno.
Berdasarkan pantuan GridGames di website resmi Kominfo pada Rabu (6/7), perusahaan pengembang game Moonton, Tencent, Hoyoverse, dan EA masih belum terdaftar sebagai PSE asing dan domestik.
Artinya, game dan fasilitas pengembang selanjutnya berpotensi diblokir pemerintah kalau tak segera mendaftar sebagai PSE asing di website Kominfo.
Pendaftaran PSE memiliki tujuan untuk memetakan dan mengoordinasikan pemakaian teknologi Info di Indonesia.
Peraturan pendaftaran PSE mewajibkan perusahaan pengembang dan penerbit game untuk mendaftar melalui proses online single submission-risk based approach (OSS-RBA).
Jika pengembang udah terdaftar, mereka memperoleh surat izin resmi berasal dari pemerintah untuk mengoperasikan game-nya di Indonesia.
Dilansir berasal dari Kompas Tekno, perusahaan pengembang dan penerbit game kudu mengajukan permohonan pendaftaran ke Kominfo yang memuat Info sebagai berikut:
- Gambaran lazim pengoperasian proses elektronik yang terdiri berasal dari nama proses elektronik, alamat IP server, keterangan information khusus yang diproses, lokasi pengelolaan proses elektronik, sertifikat keamanan, dll.
- Kewajiban untuk menegaskan keamanan Info sesuai bersama ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban melakukan perlindungan information khusus sesuai bersama ketentuan perundang-undangan.
- Kewajiban untuk melakukan uji kelayakan Sistem Elektronik sesuai bersama ketentuan peraturan perundang-undangan.
